Kebangkitan dan Pendidikan: Menelusuri Sinergi antara Hari Kebangkitan Nasional dan Peran Pendidikan dalam Transformasi Bangsa

LP Ma’arif Tulungagung untuk Kebangkitan Pendidikan yang Lebih Baik

Bulan Mei adalah bulan yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Dua peristiwa penting yang diperingati pada bulan ini, yaitu Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei), menjadi simbol perjuangan bangsa dalam membangun peradaban melalui pendidikan dan persatuan (Nayla et al., 2025). Dalam konteks sejarah, kedua momentum ini memiliki akar yang kuat dalam pembentukan identitas dan kemajuan bangsa Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh sentral dalam sejarah pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikannya menekankan pada proses humanisasi dalam pendidikan, yang bertujuan untuk membangun individu yang tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki karakter dan nilai moral yang kuat (Nayla et al., 2025). Pemikiran Dewantara memberikan landasan filosofis yang kuat bagi sistem pendidikan Indonesia, membantu sistem ini beradaptasi dengan perubahan zaman (Fuadi et al., 2025). Prinsip-prinsip pendidikan yang ia ajarkan — Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani — tetap relevan hingga saat ini dan terus mempengaruhi praktik dan kebijakan pendidikan di Indonesia (Sabrani et al., 2025).

Boedi Oetomo, yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dan mahasiswa STOVIA lainnya, diakui sebagai organisasi nasionalis pertama Indonesia yang menandai awal gerakan kebangkitan nasional (Admin, 2024). Organisasi ini memainkan peran penting dalam memupuk semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, yang sangat penting bagi kemerdekaan negara di kemudian hari. Fokus Boedi Oetomo pada pendidikan sangat signifikan dalam konteks periode kolonial Belanda. Organisasi ini terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan, bertujuan membangun semangat nasionalisme di antara anggotanya yang berasal dari berbagai latar belakang etnis (Yuniyati et al., 2018).

Nahdlatul Ulama (NU) telah memainkan peran instrumental dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi ini telah mendirikan ribuan lembaga pendidikan, khususnya pesantren, yang mengintegrasikan pendidikan modern dengan alat pembelajaran digital untuk beradaptasi dengan perubahan zaman (Munawir & Novita, 2023).

Berdirinya Ma’arif sampai saat ini belum bisa ditemukan titik temunya, Namun Ma’arif keberadaannya adalah sebagai lembaga pendidikan berafiliasi NU yang signifikan. Lembaga ini telah memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan Islam dengan menawarkan kurikulum komprehensif yang mengintegrasikan studi agama dengan sains, matematika, bahasa, dan mata pelajaran lainnya (Kholil et al., 2024).

Tidak ada sumber yang secara pasti menyebutkan bahwa LP Ma’arif NU ini didirikan pada tahun berapa dari segi waktu. Dalam sejarah didapatkan informasi-informasi yang menyebutkan pembentukan bagian NU dalam mengawal dan mengurus bidang pendidikan (Ma’arif), bukan secara spesifik menyebutkan LP Ma’arif NU. Di kalangan NU sendiri ada perbedaan pendapat.

Pertama, lahirnya LP Ma’arif NU seiring dengan lahirnya NU pada tahun 1926 karena awalnya NU adalah lembaga perguruan yang mengurusi pendidikan dan pengajaran di tengah masyarakat. Kedua, LP Ma’arif NU berdiri pada saat Muktamar NU ke-4 di Semarang (1-20 September 1929) yang menghasilkan keputusan akan perlunya NU mempunyai bagian yang khusus membidani pendidikan dan pengajaran. Bagian ini diketuai oleh KH Abdullah bin Ali (dikenal dengan KH Abdullah Ubaid). Ketiga, LP Ma’arif NU pada Muktamar ke-7 di Bandung (6-9 Agustus 1932) yang menyetujui pembentukan Bagian Urusan Pengajaran bersamaan dengan 3 bidang lainnya (Bagian Urusan Harta, Bagian Urusan Pekerjaan dan Bagian Urusan Perusahaan dan Perniagaan). Ketua Bagian Urusan Pengajaran adalah KH Hasyi Asy’ari, sedangkan Katibnya KH Abdullah Ubaid.

Keempat, Lembaga Ma’arif NU sempat santer dibicarakan pada Muktmar NU ke-13 di Menes, Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Namun usulan ini tidak disetujui karena sudah ada Bagian Urusan Pengajaran dalam organisasi NU. Kelima, Patokan lain yang dapat dijadikan rujukan berdirinya Lembaga Ma’arif NU adalah Konferensi NU Jawa Barat Utara di Cirebon pada akhir Juni 1938 menyetujui pembentukan sebuah “badan” yang mengurusi pendidikan, pengajaran dan perguruan NU.

Keenam, Muktamar NU ke XXVII tahun 1984 di Situbondo. Di forum ini LPMNU dinyatakan sebagai pelaksana bidang pendidikan di lingkungan NU di samping adanya Bagian Pengajaran dalam organisasi NU sebagai pengelola dan penentu kebijakan pendidikan dan pengajaran. Kemudian diperkuat lagi dengan hasil Muktamar NU ke XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1988 yang memutuskan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi tugas, maka NU Bagian Pengajaran (Ma’arif) dihapus dan kemudian “Lembaga Pendidikan Ma’arif dinyatakan sebagai lembaga otonom di bawah organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran (Hamdy, n.d.). (lihat juga https://jabar.nu.or.id/sejarah/menelusuri-ulang-sejarah-hari-lahir-lp-ma-arif-nu-Lt0Vh)

Meski ada beberapa perbedaan pendapat terhadap berdiri dan terbentuknya LP Ma’arif NU, akan tetapi LP Ma’arif NU tetap menjalankan pengabdiannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi untuk mengawal program-program penting NU. Bukan berarti terbentuk dan berdirinya LP Ma’arif NU ini kapan dan dimana tidak penting. Ini akan menjadi catatan Sejarah panjang dari generasi ke generasi.

Dalam konteks pendidikan tinggi Islam Indonesia, terdapat upaya signifikan untuk mengintegrasikan sains dan agama. Contohnya dapat dilihat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menerapkan kebijakan dan pola integrasi yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum (Irham, 2025). Selain itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) serupa yaitu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga berperan sebagai pusat kajian pendidikan Islam yang progresif. Dengan mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dan universitas, kampus ini memberikan kontribusi berupa penelitian dan kajian akademik yang mendukung pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah LP Ma’arif NU. Salah satu misi penting UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah mendukung moderasi beragama, yang juga merupakan nilai inti yang diajarkan oleh LP Ma’arif NU. Kampus ini secara konsisten mempromosikan Islam yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini ditanamkan kepada calon pendidik agar dapat diteruskan kepada siswa-siswa di madrasah dan sekolah Ma’arif.

KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, pernah menyatakan,

“Pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang beradab.”

Dalam kitabnya, Adab al-Alim wa al-Muta’allim, menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia dan menciptakan masyarakat yang berbudaya serta beretika. Ia juga menekankan bahwa ilmu harus diamalkan agar memberikan manfaat bagi banyak orang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik akan melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Presiden Indonesia dan tokoh NU, juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang toleran dan beradab. Ia pernah berkata,

“Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup dalam harmoni.”

Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membangun kerukunan antarumat beragama dan antarbudaya.

Mustofa Bisri (Gus Mus), seorang ulama dan sastrawan NU, juga menambahkan,

“Pendidikan yang baik tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menyentuh hati dan jiwa.”

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik.

Upaya pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia juga menunjukkan pentingnya menghilangkan dikotomi antara pendidikan umum dan agama. Pendekatan ini menekankan potensi pendidikan Islam dalam pembangunan karakter dan legitimasinya sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional (Muchtarom, 2016).

Kebijakan Etis yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Meskipun kesempatan pendidikan terutama dapat diakses oleh kelas elit, kebijakan ini secara tidak langsung mempersiapkan panggung bagi kebangkitan intelektual yang mendorong perlawanan anti-kolonial (Marpaung et al., 2024).

Sistem pendidikan di bawah Kebijakan Etis berkontribusi pada munculnya kelas menengah pribumi yang terdidik. Kelompok ini menjadi semakin sadar akan ketidakadilan yang mereka hadapi dan menggunakan pendidikan mereka untuk mengkritik sistem colonial.

Bulan Mei tetap menjadi pengingat penting akan peran vital pendidikan dalam pembangunan bangsa. Warisan Ki Hadjar Dewantara, semangat Boedi Oetomo, dan kontribusi berkelanjutan dari organisasi seperti Nahdlatul Ulama terus memberikan inspirasi bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Integrasi antara pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam, serta adaptasi terhadap tuntutan zaman modern, menunjukkan dinamika yang terus berkembang dalam sistem pendidikan Indonesia.

Kontributor: Dr. Eti Rohmawati, M.Pd.I. & Fahru

Referensi

Admin. (2024, Mei). National Awakening Day Becomes a Moment to Reflect on the Spirit of Nationality. Untar PR – SS.

Fuadi, D. A., Yuniarti, G., Nelesti, N., Heri, S., Carnolis, J., Hartati, M. S., & Susiyanto, S. (2025). Ki Hadjar Dewantara and the Philosophy of Education. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 3(1), 430–441. https://doi.org/10.69693/ijim.v3i1.324

Hamdy, M. K. (2009). Peran LP Ma’arif Nahdlatul Ulama bidang pendidikan; perspetkif ilmu kesejahteraan sosial [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Irham. (2025). Policies and patterns of integration of science and religion in Indonesian Islamic higher education. Higher Education. https://doi.org/10.1007/s10734-024-01378-9

Kholil, M., Ansori, M. A., Andari, A. A., Pribadi, J., & Sudarmin, S. (2024). The Role of Ma’arif Nahdlatul Ulama Educational Institutions in the Development of Islamic Education in Indonesia (1926-1959). Yupa: Historical Studies Journal, 8(1), 203–210. https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3148

Marpaung, A., Harifin, H., Zebua, I., & Sinaga, R. (2024). The Impact of the Ethical Policy on the Development of Education in Early 20th Century Indonesia. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage, 5(2), 208–214. https://doi.org/10.34007/warisan.v5i2.2389

Muchtarom, M. (2016). ISLAMIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF INDONESIA NATIONAL EDUCATION. Jurnal Pendidikan Islam, 28(2), 323–338. https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.551

Munawir, & Novita, A. (2023). A Century of Nadhlatul Ulama’s Contribution to Modernizing Islamic Education in Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 11(1), 17–26. https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.1.17-26

Nayla, A., Nurgayyah, F., Desianti, N. R., Naila, W., Arta Utami Zulkifli, N., & Saodi, S. (2025). The Relevance of Ki Hajar Dewantara’s Philosophy of Education in Modern Education. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.5061017

Sabrani, N. F., Al Haq, R. A., Maulidina, D., Agustin, A., & Saodi, S. (2025). The Influence Of Ki Hadjar Dewantara’s Thoughts On The Independent Learning System And It’s Relationship To Early Childhood In Indonesia. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5060683

Yuniyati, W. A., Agung, L., & Warto, W. (2018). Boedi Oetomo: The Multi Ethnic and Pioneering Organization to the Spirit of Nationalism. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 5(3), 43. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.147